PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF

Pendahuluan

 Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tenpat pendidikan, dan sebagainya sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapat perhatian.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat bergantung hidup mereka.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga dengan urusan kekayaan atau kepemilikan lainnya seperti tanah harus dilakukan suatu pencatatan agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan suatu sengketa. Sebab, masalah tanah merupakan hal yang krusial dan sering dapat menimbulkan potensi sengketa yang berkepanjangan.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya.

Di Indonesia masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting. Gagasan luhur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD’45 dan amandemen, yang berbunyi :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam undang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, serta sejumlah peraturan lain terkait dengan Pertanahan, salah satunya yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

 

Pengertian

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah  (Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Subyek/Wakif

 

Wakif meliputi:

a.   perseorangan;

b.   organisasi;

c.   badan hukum

(Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a.   dewasa;

b.   berakal sehat;

c.   tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

d.   pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

 

Obyek/Harta Benda Wakaf

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf,  obyek wakaf  antara lain

Benda tidak bergerak meliputi:

a.   hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b.   bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.   tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d.   hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.   benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

  1. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
  2. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
  3. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
  4. hak milik atas satuan rumah susun.

Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

 

Nazhir

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

 Nazhir meliputi:
a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.

Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

 

  1. Nazhir Perseorangan

Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh BWI.

Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

2.   Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

 

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.   pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

b.   salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota  letak benda wakaf berada;

c.   memiliki:

1.   salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;

2.   daftar susunan pengurus;

3.   anggaran rumah tangga;

4.   program kerja dalam pengembangan wakaf;

5.   daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari  kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

6.   surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

 

3. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.   badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;

b.   pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;

d.   memiliki:

1.   salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

2.   daftar susunan pengurus;

3.    anggaran rumah tangga;

4.   program kerja dalam pengembangan wakaf;

5.   daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

6.   surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum terbit UU wakaf tersebut di atas, Wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang kemudian dilaksanakan dengan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik  jo. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978.  Dalam rangka pendaftaran tanah wakaf dimaksud diterbitkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, pensertipikatan tanah wakaf dilaksanakan sbb :

 1.  Semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 diatas harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kantor Pertanahan Kab/Kota) setempat. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf ( Pasal 3)

 2.   Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kantor Pertanahan Kab/Kota) atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan Permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 (Pasal 4)

Sesuai Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Perihal Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf

1. Perwakafan bagi tanah Hak Milik dapat didaftarkan sesuai PP Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), sedang terhadap tanah yang belum berstatus Hak Milik diproses melalui permohonan hak sesuai dengan PMDN Nomor 5 Tahun 1973 (sekarang Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999) yaitu pemberian hak atau peningkatan hak … dst.

2.   Apabila dalam penyelesaian sertipikat tanah-tanah wakaf tersebut terdapat tanah-tanah yang memerlukan keputusan pemberian hak atau peningkatan hak atas tanah yang menjadi wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat ini Saudara (dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi) diberi kuasa untuk menandatangani keputusan tersebut atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Tanah Milik tersebut di atas, mengingat belum diterbitkan peraturan yang baru.

Disamping itu sebagaimana Surat Kepala BPN Nomor 500-049 tanggal 6 Januari 2005 butir 7 untuk pendaftaran tanah wakaf diberikan petunjuk sbb :

Mengenai tanah Negara yang akan diwakafkan dan diajukan permohonan penetapan tanah wakaf dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan SKB Menag dengan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004-3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang sertipikasi tanah wakaf dijelaskan hal-hal sbb :

1.    apabila yang akan diwakafkan merupakan tanah Negara yang sebelumnya belum pernah dilekati hak atas tanah dan belum ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW meskipun direncanakan akan diwakafkan agar diberi hak kepada calon wakif dan dikenakan uang pemasukan ke kas Negara

2.    apabila sudah ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam Ak ta Ikrar Wakaf oleh PPAIW yang tujuannya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah dan/atau sosial agar ditetapkan sebagai tanah wakaf dan penerbitan sertipikat tanah wakaf mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku tidak dikenakan uang pemasukan

Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 1710-3400-D.II tanggal 21 Mei 2008 menyatakan :

Permohonan pencatatan perubahan/penggantian Nazhir tersebut dapat diajukan oleh nazhir Badan Hukum (Persyarikatan Muhammadiyah) kepada Kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1.  Sertipikat tanah Wakaf yg bersangkutan

2.  Surat penggantian/perubahan Nazhir perorangan (pengurus Persyarikatan Muhammadiyah) menjadi Nazhir Badan Hukum (Persyarikatan Muhammadiyah)

Kebijakan Wakaf  :

 

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor : 422 Tahun 2004  

                                                    3/Skb/Bpn/2004

Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf

Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Pasal  1

Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :

1.   Meningkatkan kegiatan pensertipikatan tanah wakaf.

2.   Memprioritaskan penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini adalah :

1.   Melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf secara bersama-sama.

2.   Mempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

3.   Mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.

Sesuai Peraturan Kepala BPNRI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, ditetapkan syarat–syarat pendaftaran tanah wakaf  sbb :

  • Wakaf dari tanah yang belum bersertipikat (konversi, pengakuan dan penegasan hak) :
  1. Formulir permohonan yg sudah diisi dan dittd pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  3. Fc identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan yg telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
  4. Bukti alas hak/garapan
  5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
  6. Fc SPPT PBB Tahun berjalan yg telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
  7. Pertimbangan teknis Pertanahan
  8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan
  • Wakaf dari tanah Negara (Pemberian hak tanah wakaf) :
  1. Formulir permohonan yg sudah diisi dan dittd pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  3. Fc identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan yg telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
  4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adapt/bekas milik adat
  5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
  6. Fc SPPT PBB Tahun berjalan yg telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
  7. Pertimbangan teknis Pertanahan
  8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>