PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Perpres 65 Tahun 2006)

A. Pembangunan untuk kepentingan umum

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dimiliki oleh atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :

  1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
  3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
  4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  5. Tempat pembuangan sampah;
  6. Cagar alam dan cagar budaya;
  7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

B.  Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

a.    Persiapan

Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

     Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi diajukan kepada Gubernur. Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di 2 (dua) provinsi atau lebih diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

    Kajian terhadap permohonan penetapan lokasi terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dari aspek tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

b.    Pelaksanaan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.

Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

  1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
  4. Kepala Dinas/kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota adalah :

a)  Penyuluhan kepada masyarakat;

b)  Inventarisasi bidang tanah dan/ atau bangunan dan/ atau tanaman;

c)  Penelitian status hak tanah;

d)  Pengumuman hasil inventarisasi;

e)  Menerima hasil penilaian harga tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah;

f)  Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antara Pemilik dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah;

g)  Penetapan besarnya ganti rugi atas dasar kesepakatan harga yang telah dicapai antara pemilik dengan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah;

h)  Menyaksikan penyerahan ganti rugi;

i)  Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

j)   Mengadministrasikan dan mendokumentasikan berkas pengadaan tanah;

k)  Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan  untuk pengambilan keputusan.

Penilaian

 1)   Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah.

2)   Penilaian Harga Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

3)  Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

a)            lokasi dan letak tanah;

b)           status tanah;

c)            peruntukan tanah;

d)           kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan wilayah atau kota yang telah ada;

e)            sarana dan prasarana yang tersedia; dan

f)             faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

 Musyawarah

 1)  Pola penetapan ganti rugi ditetapkan melalui musyawarah, dan yang dianut dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 kesepakatan adalah kunci penentuan besarnya ganti rugi.

 2) Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Panitia Pengadaan Tanah selaku fasilitator dan dilaksanakan secara langsung oleh Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan Para Pemilik.

3) Musyawarah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah.

4) Adapun penentuan nilai besarnya ganti rugi tanah didasarkan pada hasil kesepakatan pemilik dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah sesuai fungsinya menuangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Besarnya Ganti Rugi.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar

  1. Dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak, bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan dari kesepakatan dalam musyawarah antara Instansi Pemerintah dengan Pemilik, dapat berpedoman kepada NJOP atau Nilai Nyata dengan memperhatikan NJOP.
  2. Dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota menggunakan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar.

Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum

 Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah :

  1. Dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak, bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan dari kesepakatan dalam musyawarah antara Instansi Pemerintah dengan Pemilik, dapat berpedoman kepada NJOP atau Nilai Nyata dengan memperhatikan NJOP.
  2. Dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, menggunakan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>